Pemkot Pekalongan Hemat APBD hingga 48% dengan E-Government

Wali Kota Pekalongan: Mohammad Basyir Ahmad 

PEKALONGAN--MICOM: Berawal dari upaya mengefisiensikan anggaran APBD, Wali Kota Pekalongan Mohammad Basyir Ahmad mengambil langkah cepat dengan mengembangkan layanan e-government. 

"APBD Kota Pekalongan kecil. Hampir 63% nya habis untuk membayar gaji PNS. Sementara banyak persoalan di Pekalongan, mulai dari kemiskinan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya," terang Basyir di sela-sela diskusi Indonesia CIO (Chief Informatuon Officer) Forum 2012 yang diselenggarakan CIO BPPT di Jakarta, Selasa (4/12). 

Pada 2008 mulailah ia meminta Dinas Kominfo membuat infrastruktur jaringan e-government. 

"Tadinya 97% software yang dipakai diperoleh secara ilegal (bajakan). Kami bertekad untuk memakai legal, murah dan gampang dipakai. Maka saya sudah meminta agar memakai open source. Kalau pakai software yang berbayar bisa mengeluarkan uang Rp10 miliar. Saya cari gratisan saja," jelasnya. 

Kemudian Pemkot Pekalongan memutuskan memakai open source UBuntu dan Linux untuk dipakai dalam setiap kegiatan perkantoran. Pada 2009, semua SKPD wajib memakai program open source ini. Uniknya untuk membuat jaringan online ini dibantu sejumlah SMK dan perguruan tinggi di situ Stimik Pekalongan. 

Hanya dalam waktu 15 hari jaringan tersebut sudah selesai. Pada 2010 seluruh SKPD hingga ke kecamatan dan sekolah negeri telah terjalin secara daring. "Saya perlu membuat jaringan seperti ini karena selama ini saya sering kesulitan untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi riil di Kota Pekalongan." 

Dengan model daring inilah, seluruh informasi bisa masuk dari tingkat kecamatan sampai ke SKPD. 

"Dari situ kami bisa menghitung berapa penghematannya. Selama memakai open source hanya untuk program excel, words, dan konferensi atau pemaparan bisa menghemat Rp12 miliar per tahun," kata wali kota yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter umum itu. 

APBD Kota Pekalongan yang semula dialokasikan untuk gaji PNS sebesar 63%, sejak memakai e-government ini menjadi 52%. Apalagi selama lima tahun ini Pemkot Pekalongan mengadakan moratorium PNS karena seluruh pekerjaan administrasi bisa ditangani lebih cepat, efisien dan tepat waktu dengan sistem e-government. 

"Saat membangun infrastruktur e-government untuk 2400 titik di seluruh layanan jasa pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan anggaran Rp250 juta. Itu hanya untuk membayar SDM karena programnya gratis," terang wali kota yang sudah 7 tahun memimpin Kota Pekalongan. 

Efek positif lainnya, sekarang ini APBD Kota Pekalongan 2012 yang besarnya Rp638 miliar bisa dipakai lebih banyak untuk pembangunan. 

"Sumbangsih yang paling nyata setelah adanya penghematan ini adalah menurunnya angka kemiskinan di Kota Pekalongan dari 14% menjadi 8,5%." 

Korelasi antara penurunan jumlah angka orang miskin dan e-government, karena APBD untuk alokasi pembangunan semakin banyak, sementara alokasi gaji pegawai bisa ditekan. 

Apabila secara nasional 70% APBN masih untuk membayar gaji pegawai, maka Pemkot Pekalongan sudah mengawali dengan menghemat anggaran. "Targetnya gaji pegawai bisa ditekan sampai 48% sehingga anggaran pembangunan akan terus bertambah." 

Penghematan anggaran ini diambil dari mulai diberlakukannya sistem online untuk keuangan daerah. Selama ini pengelolaan keuangan daerah menggunakan software dari label berbayar. "Setelah saya dengar di Banyuwangi bisa memakai open source setelah dibantu BPPT, saya pun meminta BPPT membantu. Jadi di Indonesia, cuma ada dua kota yang memakai sistem open source untuk pengelolaan keuangan, Pekalongan dan Banyuwangi." 

Dengan sistem ini Basyir yakin penghematan anggaran semakin tinggi. Target 48% untuk alokasi gaji bisa tercapai. Menurutnya itu belum seluruhnya. Dia mencontohkan untuk software pengelolaan foto bisa memakai open source dan diperkirakan bisa menghemat hingga Rp35 miliar. 

Selain jumlah orang miskin menurun, jatah raskin pun juga turun. "Tapi keberhasilan ini malah anggaran yang kami terima dari pusat ikut menurun. Semestinya kalau berprestasi diberi reward, ini malah dihukum. Anggaran diturunkan," ujarnya sambil tertawa. 

Basyir pun sudah menjadikan Peraturan Walikota soal e-government ini menjadi Perda No 6/2011 dengan tujuan apabila ganti pemerintah, kebijakan pelayanan e-government ini tidak diubah. 

Basyir pun bertekad ingin menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota jasa. "Setelah dikenal sebagai kota batik, kini Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota jasa terbaik di Indonesia," ujarnya bangga. 

Apalagi setiap data tentang daerahnya bisa diperoleh dengan cepat sehingga masyarakat maupun para investor puas. (OL-10)