Evaluasi Heuristik Aplikasi Open Source Groupware Sebagai Solusi Praktis e-Government

Tulisan ini bertujuan memaparkan evaluasi heuristik terhadap empat aplikasi open source Groupware berdasarkan sepuluh prinsip heuristik Nielsen. Groupware sebagai Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) sangat dibutuhkan untuk mendukung e-Government mengingat tuntutan era globalisasi menuju transformasi knowledge-based organization. Hasil perbandingan akan digunakan sebagai acuan dalam tahap lanjutan yaitu pembuatan paket aplikasi Groupware siap instal yang terintegrasi pada server berbasis linux. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan mengenai aplikasi Groupware yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkanperbandingan usability heuristic Nielsen. (Bersambung)

e-government atau Pemerintahan elektronik

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) sertaGovernment-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik

Pemkot Pekalongan Hemat APBD hingga 48% dengan E-Government

Wali Kota Pekalongan: Mohammad Basyir Ahmad 

PEKALONGAN--MICOM: Berawal dari upaya mengefisiensikan anggaran APBD, Wali Kota Pekalongan Mohammad Basyir Ahmad mengambil langkah cepat dengan mengembangkan layanan e-government. 

"APBD Kota Pekalongan kecil. Hampir 63% nya habis untuk membayar gaji PNS. Sementara banyak persoalan di Pekalongan, mulai dari kemiskinan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya," terang Basyir di sela-sela diskusi Indonesia CIO (Chief Informatuon Officer) Forum 2012 yang diselenggarakan CIO BPPT di Jakarta, Selasa (4/12). 

Pada 2008 mulailah ia meminta Dinas Kominfo membuat infrastruktur jaringan e-government. 

"Tadinya 97% software yang dipakai diperoleh secara ilegal (bajakan). Kami bertekad untuk memakai legal, murah dan gampang dipakai. Maka saya sudah meminta agar memakai open source. Kalau pakai software yang berbayar bisa mengeluarkan uang Rp10 miliar. Saya cari gratisan saja," jelasnya. 

Kemudian Pemkot Pekalongan memutuskan memakai open source UBuntu dan Linux untuk dipakai dalam setiap kegiatan perkantoran. Pada 2009, semua SKPD wajib memakai program open source ini. Uniknya untuk membuat jaringan online ini dibantu sejumlah SMK dan perguruan tinggi di situ Stimik Pekalongan. 

Hanya dalam waktu 15 hari jaringan tersebut sudah selesai. Pada 2010 seluruh SKPD hingga ke kecamatan dan sekolah negeri telah terjalin secara daring. "Saya perlu membuat jaringan seperti ini karena selama ini saya sering kesulitan untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi riil di Kota Pekalongan." 

Dengan model daring inilah, seluruh informasi bisa masuk dari tingkat kecamatan sampai ke SKPD. 

"Dari situ kami bisa menghitung berapa penghematannya. Selama memakai open source hanya untuk program excel, words, dan konferensi atau pemaparan bisa menghemat Rp12 miliar per tahun," kata wali kota yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter umum itu. 

APBD Kota Pekalongan yang semula dialokasikan untuk gaji PNS sebesar 63%, sejak memakai e-government ini menjadi 52%. Apalagi selama lima tahun ini Pemkot Pekalongan mengadakan moratorium PNS karena seluruh pekerjaan administrasi bisa ditangani lebih cepat, efisien dan tepat waktu dengan sistem e-government. 

"Saat membangun infrastruktur e-government untuk 2400 titik di seluruh layanan jasa pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan anggaran Rp250 juta. Itu hanya untuk membayar SDM karena programnya gratis," terang wali kota yang sudah 7 tahun memimpin Kota Pekalongan. 

Efek positif lainnya, sekarang ini APBD Kota Pekalongan 2012 yang besarnya Rp638 miliar bisa dipakai lebih banyak untuk pembangunan. 

"Sumbangsih yang paling nyata setelah adanya penghematan ini adalah menurunnya angka kemiskinan di Kota Pekalongan dari 14% menjadi 8,5%." 

Korelasi antara penurunan jumlah angka orang miskin dan e-government, karena APBD untuk alokasi pembangunan semakin banyak, sementara alokasi gaji pegawai bisa ditekan. 

Apabila secara nasional 70% APBN masih untuk membayar gaji pegawai, maka Pemkot Pekalongan sudah mengawali dengan menghemat anggaran. "Targetnya gaji pegawai bisa ditekan sampai 48% sehingga anggaran pembangunan akan terus bertambah." 

Penghematan anggaran ini diambil dari mulai diberlakukannya sistem online untuk keuangan daerah. Selama ini pengelolaan keuangan daerah menggunakan software dari label berbayar. "Setelah saya dengar di Banyuwangi bisa memakai open source setelah dibantu BPPT, saya pun meminta BPPT membantu. Jadi di Indonesia, cuma ada dua kota yang memakai sistem open source untuk pengelolaan keuangan, Pekalongan dan Banyuwangi." 

Dengan sistem ini Basyir yakin penghematan anggaran semakin tinggi. Target 48% untuk alokasi gaji bisa tercapai. Menurutnya itu belum seluruhnya. Dia mencontohkan untuk software pengelolaan foto bisa memakai open source dan diperkirakan bisa menghemat hingga Rp35 miliar. 

Selain jumlah orang miskin menurun, jatah raskin pun juga turun. "Tapi keberhasilan ini malah anggaran yang kami terima dari pusat ikut menurun. Semestinya kalau berprestasi diberi reward, ini malah dihukum. Anggaran diturunkan," ujarnya sambil tertawa. 

Basyir pun sudah menjadikan Peraturan Walikota soal e-government ini menjadi Perda No 6/2011 dengan tujuan apabila ganti pemerintah, kebijakan pelayanan e-government ini tidak diubah. 

Basyir pun bertekad ingin menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota jasa. "Setelah dikenal sebagai kota batik, kini Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota jasa terbaik di Indonesia," ujarnya bangga. 

Apalagi setiap data tentang daerahnya bisa diperoleh dengan cepat sehingga masyarakat maupun para investor puas. (OL-10)     

Cloud Computing Solusi eGovernment ?

Infrastruktur menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengembangan E-government di negara berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini berkembang teknologi yang dikenal orang dengan istilah "Cloud computing", teknologi ini dipercaya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan software dan hardware, berikut ulasannya yang saya kutip dari beberapa sumber.

Bagaimana Teknologi ini bekerja

Ini adalah sebuah model layanan berbasis Internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan.

Artinya sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur lantaran sudah ada perusahaan lain yang menyediakan "penampung" di cloud alias Internet. Secara ekonomis, cloud computing adalah layanan yang membuat perusahaan berhemat.

Pasalnya, sebuah perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur dan software. Perusahaan pun tak perlu memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di “cloud” yang mendukung mereka.

Beberapa perusahaan yang menyediakan layanan semacam ini adalah Google, Microsoft, Zoho, Amazon, dan SalesForce. Pada pertengahan tahun lalu, lembaga riset Gartner memprediksi bahwa cloud computing akan diadopsi secara lebih luas dan peningkatan yang dramatis.

Ini memang masuk akal, apalagi di tengah hantaman krisis ekonomi yang membelenggu dunia. Cloud computing akan memungkinkan sebuah perusahaan dengan kebutuhan jaringan maupun konsumsi data yang besar bisa berhemat.

Cloud Computing dan efesiensi biaya

Pembatasan biaya adalah pemicu kunci dibalik adopsi cloud computing, menurut 50 persen eksekutif TI senior di Asia Pasifik, seperti yang diungkap survey terbaru dari firma peneliti IDC.

Firma tersebut juga memprediksi bahwa belanja TI di seluruh dunia diharapkan berkembang hampir tiga kali lipat, atau mencapai USD 42 milyar pada 2012. Survey tersebut melibatkan 696 eksekutif TI dan petugas informasi kepala dari Asia Pasifik di luar Jepang pada pandangan mereka, pengertian, penggunaan terbaru dan penggunaan terencana dari cloud computing.

Sebelas persen menyatakan mereka telah menggunakan aplikasi berbasis cloud. 41 persen menyatakan bahwa mereka mengevaluasi solusi cloud untuk penggunaan di bisnis mereka, atau sudah menggunakan solusi cloud.

Para responden juga dimintai opini keadaan terkini tentang cloud computing. 17 persen menyatakan meskipun cloud computing sangat menjanjikan, tidak banyak layanan yang tersedia dan membuatnya maju. Delapan belas persen merasa bahwa cloud computinghanyalah nama baru dari konsep lama. Sementara 25 persen merasa bahwa konsep tersebut menarik namun harus menghadapi penolakan dari perusahaan mereka.

Chris Morris, Director for IDC’s Asia Pacific Services Research and Lead Analyst for Cloud Computing Research in Asia Pacific menyatakan bahwa masa depan cloud computing terlihat cerah.

"Saat ini, penggunaan layanan cloud berkembang dari domain pengadopsi awal ke mayoritas awal, menjadikannya penting bagi vendor TI untuk mengembangkan penawaran cloud kuat, dan memainkan peran penting dalam mengarahkan produk dan layanan cloud mereka dengan organisasi mereka, penawaran tradisional mereka, ekosistem rekan, dan persyaratan pasar serta pelanggan. Vendor TI yang gagal menghadapi peran terdepan akan tertinggal dengan pembagian kue yang sangat menjanjikan"

Para pengguna juga menyatakan bahwa mereka mengharapkan harga yang kompetitif, Service Level Agreements (SLAs) dan solusi menyeluruh.

Beberapa vendor TI cukup bisa memosisikan diri untuk melakukan hal ini namun beberapa lainnya terfokus pada solusi tunggal yang perlu membangun ekosistem rekanan kuat dalam membawa solusi luas ke pelanggan mereka.

Cloud Computing dan pengembangan infrastruktur E-government

Pemanfaatan teknologi ini perlu diekplorasi lebih lanjut dan ditentukan strateginya sebelum diadopsi kedalam pengembangan E-government. Potensi yang terlihat adalah efesiensi akibat reshource sharing yang dilalukan sehingga cost untuk pemakaian software dan hardware diduga dapat ditekan. well, tentunya penelitian lebih lanjut akan memberikan jawaban yang lebih sahih, mari diteliti…..

Sumber : surya online, tempointeraktif.com, wikipedia

Kaltim Bukukan Rekor Muri installasi Blank On Linux

 Jauhar Efendi menerima piagam Muri

kaltimprov.go.id - Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim berhasil membukukan rekor installasi massal Program Blank On Linux melalui Museum Rekor Indonesia (Muri) yang diikuti oleh 486 orang peserta dari berbagai kota di Kaltim. 

Hal ini dikatakan Kepala Diskominfo Kaltim HM Jauhar Effendi, didampingi para instruktur dari Komunitas Pengguna Linux (KPL) Jakarta dan Bogor yang hadir sejak pagi hari di Ruang Serbaguna Stadion Madya Sempaja untuk memantau jalannya installasi massal pada Jumat pagi (30/3). 

"Kita patut memberi apresiasi kepada para peserta dan seluruh komunitas Linux di Kaltim karena ini merupakan satu kebanggaan bagi Kaltim dimana para pelajar dan mahasiswa mampu menunjukkan prestasinya," ujarnya bangga.

 

Lanjut Jauhar, ketika mahasiswa lain sibuk melakukan demo anti kenaikan BBM yang sebagian rusuh dan anarkis, ternyata sebagian pelajar dan mahasiswa di Kaltim mampu membukukan rekor Muri untuk installasi program Blank On Linux ini. Ditegaskannya, pemecahan rekor Muri ini dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab, di era kepemimpinan Awang Faroek-Farid Wadjdy, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat mendapat perhatian. 

Pemerintah, ujarnya wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disebut e-Goverment. 

"Untuk melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik ini diperlukan aplikasi pendukung yang tepat selain ketersediaan infrastruktur. Nah, aplikasi program Linux inilah salah satu yang akan membantu pelaksanaan e-Gov karena bisa dikembangkan sendiri oleh penggunanya," ujarnya. 

Diskominfo bersama komunitas Linux di Kaltim sedang giat mengkampanyekan penggunaan perangkat lunak Linux, yakni gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka atau open source di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung program IGOS (Indonesia Go Open Source) yang dideklarasikan 30 Juni 2004 oleh lima kementerian, yakni Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Sementara Deputi Manajer Museum Rekor Indonesia (Muri), Ariyani Siregar mengatakan bahwa Kaltim merupakan provinsi yang giat membukukan dan memecahkan rekor nasional untuk beberapa kegiatan. Disebutkannya prestasi Kaltim diantaranya Rekor Ski Air menempuh jarak terjauh, Blog Online terbanyak, Sikat Gigi terbanyak, Menggiring Bola terbanyak, Akad Kredit terbanyak, Memancing dengan peserta terbanyak dan program installasi Linux terbanyak. 

Ariyani menjelaskan pemecahan rekor install program Linux kali ini merupakan kegiatan kedua setelah pernah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta. 

"Walau pernah dilakukan oleh DKI dengan 288 perserta namun kegiatan tersebut tidak dicatatkan pada rekor Muri, sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu prestasi. Jadi di Kaltim ini merupakan yang pertama dibukukan dalam pencatatan rekor Muri" jelasnya. (yul/hmnsprov)

Diskominfo dan Komunitas Linux Telah Pecahkan Rekor MURI

H Jauhar Efendi

kaltimprov.go.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Kaltim bersama Komunitas Linux Kota Samarinda dan Balikpapan telah menggelar Pemecahan Rekor MURI untuk instal aplikasi program Linux yang dilakukan sedikitnya 400 orang yang akan digelar untuk meramaikan Kaltim Fair 2012 mendatang .

Kegiatan yang rencananya diselenggarakan serentak berlangsung di Gedung Serbaguna Stadion Madya Sempaja pada Jumat siang (30/3) dan akan diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Rekor Nasional untuk aplikasi Linux secara bersama ini pernah dilakukan di Jakarta diikuti lebih dari 300 orang. Diharapkan di Kaltim akan diikuti lebih dari 400 orang yang secara bersama menginstal aplikasi Linux di komputer pribadi dan instansi," jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, H Jauhar Efendi, Senin (19/3).

Dijelaskan, pemasyarakatan sistem operasi Linux ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo yaitu Program Indonesia Go Open Source (IGOS). Program Linux adalah sistem operasi dan aplikasi komputer yang berbasis "open source." Artinya, dalam program Linux setiap program dapat diaplikasikan dengan gratis tidak berbayar seperti program-program lain, misalnya Windows dengan berbagai varian aplikasinya yang harus dibayar oleh setiap pengguna.

"Operasi Linux memang belum familiar di masyarakat, untuk itu sesuai dengan Program Pemerintah melalui IGOS tadi, kita akan mengenalkannya lebih luas dengan Pemecahan Rekor MURI ini," ujarnya.

Keuntungan lainnya adalah program Linuk lebih aman dari serangan virus walaupun pengguna sering memasukkan flashdisc yang berasal dari computer lain. Linux juga andal dalam pengoperasian serta dapat diaplikasikan pada segala jenis komputer.

Didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Akhmad Mulyadi, dijelaskan sebelum pemecahan Rekor MURI ini, pada pagi harinya diadakan seminar tentang keuntungan dan keunggulan program Linux dibandingkan sistem operasi lainnya.

Diharapkan, komunitas dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam aplikasi Linux ini dapat menghubungi panitia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Diharapkan sehari sebelum pelaksanaan, seluruh peserta pemecahan Rekor MURI, mendapatkan pengarahan dari panitia tentang cara dan mekanisme pemecahan rekor yang pertama kali di laksanakan di Kaltim.

"Inti dari kegiatan ini adalah bagaimana mensosialisasikan program Linux pada masyarakat dengan segala manfaat dan kelebihan yang dimiliki," harapnya.(yul/hmsprov).

Implementasi e-Government Berau, Bukan Melulu tentang Infrastruktur

Selasa (20/3) lalu, tim Kabupaten Berau melakukan kunjungan ke Comlabs USDI ITB, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan tim Kabupaten Berau dalam rangka orientasi teknis e-government. Sebelumnya, tim Kabupaten Berau telah mengunjungi Kementrian Kominfo.

“Salah satu dari anggota tim Kabupaten Berau pernah mengikuti training GIS di Comlabs,” tukas Galih Nugraha Nurkahfi, kepala Divisi Networking Comlabs yang turut menyambut para tamu dari Berau. Diyakini Galih, hal inilah yang membuat Comlabs menjadi salah satu tujuan kunjungan tim Kabupaten Berau.

Pertemuan dengan tim Kabupaten Berau. Pihak Comlabs diwakili Okky F. Irawan, Sobari dan Galih Nugraha Nurkahfi. Turut hadir Hadwi Soendjojo, pakar e-Government. Rombongan dari Kabupaten Berau dipimpin oleh Drs. H. Jonie Marhansyah

Kabupaten yang kaya akan batu bara dan keindahan pariwisata laut ini telah mengimplementasikan teknologi informasi (TI) dalam pemerintahannya. Sejak 2011, Berau telah membentuk lembaga khusus yang menangani TI yaitu Bagian Teknologi Informasi di bawah naungan Sekretaris Daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung, tim Kabupaten Berau yang dipimpin Sekretaris Daerah, Drs. H. Jonie Marhansyah, memaparkan apa saja yang sudah dilakukan di Berau.

“Infrastruktur (di Berau) sudah cukup lengkap. Server sudah punya. Sudah ada website pemkab dan beberapa sistem informasi daerah, bahkan sudah memiliki sambungan FO (fiber optic -red) dari pusat ke kecamatan,” terang Galih.

Namun demikian, dirasa Galih Pemkab Berau masih berkutat dalam tataran infrastruktur saja. Padahal, ada komponen lain yang tak kalah penting dalam implementasi sebuah sistem e-government yakni people dan process.

Hadwi Soendjojo, pakar e-government yang juga dosen ITB, turut hadir dalam pertemuan Comlabs dan tim Kabupaten Berau. Hadwi mengusulkan implementasi e-government di Berau tidak hanya ditinjau oleh pakar TI saja, namun sosiolog dan psikolog juga. Kesiapan para calon pengguna sistem penting untuk diketahui. Sinergi antara kesiapan SDM (sumber daya manusia) dengan teknologi yang akan dibangun menjadi hal yang sangat krusial. Hal yang sangat dihindari adalah jangan sampai penerapan e-government terjadi seperti sebuah paksaan, dipasang tapi tidak dipakai.

Kedepannya, Comlabs USDI ITB akan mendampingi Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan e-government. “Dalam rombongan dari Berau tadi ada juga wakil dari pihak pengusaha batu bara. Mereka ingin ada sinergi antara swasta dan pemerintah. Sekarang Comlabs melengkapi dari pihak akademis,” tandas Galih.

Pemerintah Dorong Pemakaian Aplikasi "FOSS"

Free Open Source Software (FOSS)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mendorong masyarakat menggunakan peranti lunak atau software open source. Pasalnya, penggunaan peranti lunak open source lebih menghemat anggaran.

Dirjen Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko menjelaskan, pemerintah memang mendorong masyarakat menggunakan peranti lunak legal. Namun, apabila memiliki dana terbatas, masyarakat bisa memilih peranti lunak open source.

"Kita hanya sebatas mengimbau untuk memakai software open source, tetapi tidak mengharuskan. Itu akan menghemat pengeluaran," kata Ashwin dalam jumpa pers Indonesia Open Source Award (IOSA) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005, pemerintah meminta seluruh masyarakat menggunakan peranti lunak legal.

Hal itu seiring program pemerintah dan industri untuk mendistribusikan dan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan peranti lunak yang resmi.

Sebagai penetrasi awal, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengimbau lembaga pemerintah termasuk badan usaha milik negara untuk memakai peranti lunak legal, khususnya open source.

Imbauan kepada lembaga pemerintah ini diharapkan bisa menyebar ke masyarakat keseluruhan, bahkan juga bisa ke lembaga swasta.

 "Untuk tahap awal, imbauan pemakaian software open source ini dilakukan ke lembaga pemerintah, termasuk BUMN. Salah satu yang menggunakan adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nanti pemkab lain diharapkan bisa menirunya," katanya.

Untuk imbauan ke lembaga pemerintah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) telah membuat Surat Edaran Menpan No 1/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang imbauan lembaga pemerintah menggunakan peranti lunak open source.

"Khusus untuk lembaga swasta, kita baru bicara dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), tetapi ini bukan keharusan," ujarnya.

Aturan terbatas

Hingga saat ini, pemerintah mengaku hanya menggunakan surat edaran untuk mengimbau lembaga pemerintah ataupun masyarakat untuk memakai peranti lunak open source. Pemerintah belum bisa mewajibkan penggunaan peranti lunak open source bagi khalayak.

"Untuk bisa setingkat undang-undang, itu perlu proses. Pasalnya, ada pidana bagi yang tidak memakai open source tersebut bila harus menggunakan aturan setingkat undang-undang," katanya.

Ashwin mengaku aturan mengenai penggunaan peranti lunak open source memang bisa dilakukan setingkat peraturan menteri, instruksi presiden, atau bahkan setingkat undang-undang.

Akan tetapi, karena penggunaan peranti lunak ini akan melibatkan banyak industri, terutama menyangkut persaingan bisnis peranti lunak legal dan ilegal, maka tidak bisa langsung diterapkan.

"Untuk bisa setingkat undang-undang bisa saja karena Menkominfo sendiri menjadi Ketua Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun, untuk bisa setingkat undang-undang, itu perlu waktu," tuturnya.

Hemat anggaran

Ketua IOSA I Made Wiryana menjelaskan pemakaian peranti lunak open source khususnya bagi lembaga pemerintah tentunya akan menghemat pengeluaran anggaran rutinnya.

"Bahkan bisa menghemat anggaran Rp 32 miliar," kata Wiryana.

Dia mencontohkan jika satu peranti lunak berharga 50 dollar AS, apabila lembaga pemerintah memiliki komputer sebanyak 1.000 unit, pemerintah harus mengeluarkan biaya investasi sebesar 50.000 dollar AS.

Padahal, bila memakai perangkat open source, biaya investasi pun bisa dihemat meski belum bisa dihitung secara persentase.

Independensi

Di sisi lain, penggunaan peranti lunak open source ini akan menguntungkan pengguna, khususnya dalam hal ketergantungan (independensi) dan keamanan data.

Justru bila dengan menggunakan proprietary software, data kita kemungkinan ada penyadapan oleh pihak asing karena sebagian besar peranti lunak diciptakan oleh perusahaan asing.

"Bila menggunakan software open source, data kita akan diamankan oleh pihak kita sendiri," kata Wiryana.